Seminar Publik bersama Karo Multimedia Divhumas Polri, Hate Speech dalam Pesta Demokrasi

haddy, 31 Mar 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

BANDUNG - Karo Multimedia Divhumas Polri Brigjen Pol Drs. H. Budi Setiawan, MM, menjadi narasumber seminar publik dengan tema Hate Speech dalam Pesta Demokrasi bertempat di universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Minggu (31/3/2019)

Seminar tersebut dibuka oleh Prof . Susi Dwiharianti pembina Lovel Universitas Pajajaran Bandung sebagai Moderator
Ratu Durotun Nafisah , S.H.

Hadir juga dalam seminar Angga Novi Nugraha, S.STP, M.Si, Usman Hamid, S.H dan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL

Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan. MM mengatakan, Kita semua merasakan situasi politik yang memanas menjelang apa yang disebut sebagai Pesta Demokrasi atau Pemilu, yang paling menonjol adalah mudahnya kebencian tersebar dalam upaya dukung mendukung dan menjatuhkan lawan dalam politik.

“Ujaran kebencian yang kadang didasari informasi HOAX itu seakan-akan menelan akal sehat banyak kita semua. Jika terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan bisa membahayakan Hak Asasi Manusia (HAM),” jelas Brigjen Pol Budi Setiawan.

Lanjut Karo Multimedia Polri menuturkan, Penebaran kebencian (hate speech) sesungguhnya bukan hanya fenomena di Indonesia, melainkan sedang menyerang dunia. Hate speech bisa membuat Timur Tengah hancur, dan sekarang merasuki Amerika, Eropa dan belum lama kasus teroris di Selandia Baru oleh orang yang terpapar ujaran kebencian terhadap imigran muslim yang kemudian membunuh lebih daru 40 an Jamaah Shalat Jumat,” kata Brigjen Pol Budi Setiawan.

“Pengertian hate speech itu sendiri adalah “segala bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan, menjustifikasi kebencian rasil, atau segala bentuk kebencian yang didasarkan atas inteloransi”,” ucap Brigjen Pol Budi Setiawan.

“Ujaran kebencian menurut Brigjen Pol Budi Setiawan bisa menyasar siapa saja, baik itu individual maupun kelompok, siapapun bisa menjadi sasaran hate speech.

Dari kacamata HAM, hate speech harus sangat diwaspadai, karena :

1. Ada kemungkinan berujung pada serangan atau tindakan diskriminatif kepada individu atau kelompok tertentu, terutama kelompok minoritas.
2. Hate Speech bisa ditunggangi oleh kepentingan politik untuk memperbesar dukungan dan menjatuhkan pesaing.
3. Keraguan negara/pemerintah untuk bersikap atas hate speech karena khawatir membatasi kebebasan berbicara.

“Jika pemerintah terlambat dan abai, maka hate speech bisa menjadi momok kepada perlindungan HAM, karena mudah mendorong orang atau sekelompok orang untuk menyerang kelompok tertentu, sementara negara atau pemerintah penuh dengan penuh kehati-hatian dalam melakukan tindakan agresif terhadap masyarakatnya,”ucap Brigjen Pol Budi Setiawan.

“Demi perlindungan Hak Asasi Manusia dan mencegah disintegrasi sosial, hate speech harus dicegah. Alasan dasar untuk mencegahnya ada beberapa hal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” kata Karo Multimedia Polri tersebut.

“Undang-undang ini pada pokoknya memberikan perlindungan kepada segenap warga negara Indonesia atas perilaku yang didorong oleh hate speech yang menimbulkan tindakan diskriminatif yang didasarkan pada ras atau etnis,” ucap Jenderal Bintang Satu ini.

“Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana bunyi Pasal 6 dari UU ini “Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,” jelas Brigjen Pol Budi Setiawan.

“Bertolak dari dua norma hak asasi manusia yang telah menjadi hukum positif di Indonesia itu, perlu kiranya pemerintah menegaskan bahwa perilaku hate speech adalah tindak pidana,” tegas Brigjen Pol Budi.

Brigjen Pol Budi Setiawan juga menegaskan, Karena perilaku itu berniat mempromosikan kebencian secara publik terhadap kelompok sasaran; adanya kebencian yang emosianal terus-menerus terhadap kelompok sasaran; adanya sikap permusuhan dan tindak kekerasan terhadap suatu kelompok; adanya tindakan merusak kesempatan untuk mendapat perlakuan yang sama, sertanya pengunaan fisik atau kekuasaan untuk menyerang kelompok-kelompok tertentu dan menujukkan permusuhan, oleh seba itu jelas Brigjen Pol Budk dengan adanya penegasan itu, hate speech bisa dikendalikan dengan upaya penegakkan hukum.

“Tentu pelarangan hate speech tidak ditujukan pada pembatasan kebebasan bicara atau berekspresi. Sebaliknya pelarangan itu ditujukan untuk melindungi hak kebebasan berbicara dan berekspresi agar tidak jatuh menjadi ruang meluapkan hasutan dan kebecian berdasarkan, ras, agama atau etnis, Oleh karena itu, pelarangan hate speech perlu memperhatikan konteks, pembicara, niat, isi dan bentuk, jangkauan, dan kemungkinan pecahnya tindakan kekerasan,” ucap Brigjen Pol Budi Setiawan

“Semoga niat baik pemerintah menjaga iklim Demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi HAM dengan melakukan pengendalian dan penindakan hukum kepada para pelaku ujaran kebencian (hate speech) dan penyebar berita bohong (HOAX) berjalan dalam koridor sesuai Undang-Undang yang berlaku dan mendapat dukungan masyarakat,” tutup Karo Multimedia Divhumas Polri Brigjen Pol Drs. H. Budi Setiawan, MM.

Angga Novi Nugraha, S.STp, M.Si, Bawaslu Jawa Barat mengatakan, Bahwa Pemilu ada hajat 5 tahunan yg menjadi pesta demokrasi bagi kita semua. Hak memilih merupakan faktor esensial dalam menentukan kualitas dan integritas pemilihan, baik Pemilu maupun Pilkada. Pemilu juga merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk mengisi jabatan jabatan kenegaraan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Usman Hamid S,H , Direktur Amnesty Internasional Indonesia penggiat HAM yang juga menjadi nara sumber mengatakan, Warburton (2016): pemerintahan Widodo-Kalla menghidupkan neo-developmentalisme yang mengorbankan agenda penting berupa KPK untuk pemberantasan korupsi dan mengesampingkan prioritas penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah dijanjikannya sendiri.

b. Hadiz (2018): kemunduran demokrasi Indonesia terjadi akibat dinamika pertarungan oligarki dan kaum konservatif yang memanfaatkan sentimen moralitas, menguatkan kecenderungan negara yang berbau idiom nasionalistis yang sempit, dan lemahnya pengorganisasian gerakan sipil.

“Belakangan ini, semakin sering dilakukan pembahasan terkait upaya dalam melindungi hak-hak dasar individu Hak Asasi Manusia (HAM) pada era Sosial Media,” ucap Usman Hamid S,H.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia penggiat HAM menuturkan ada beberapa faktor penting antara lain:
a. Privasi data dan masalah perlindungan data.
b. Bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan dunia maya.
c. Peran serta pemerintah dalam pengawasan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CI mengatakan, Tidak semua hatespeech itu adalah hoax, bisa juga karna kebencian satu sama lain dengan caraengejek atau menghina karna masalah tertentu. Salah satu terjadinya hatespeech itu ialah Karna rendahnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi.

Acara diakhiri foto bersama dan pemberian Cinderamata dari Universitas Pajajaran Bandung kepada Karo Multimedia Divhumas Polri Brigjen Pol Drs.  H.  Budi Setiawan. MM.(hy/bs)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu