Salah Satu Warga Galesong Merasa Disudutkan Oleh Kapolsek Galesong Kabupaten Takalar

INDONESIASATU.CO.ID:

TAKALAR-Salah satu warga beralamat Tala-tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, merasa dirugikan serta disudutkan oleh Kapolsek Galesong, Kab.Takalar, seperti yang diungkapkan ke media pada Jum'at,(16/11/2018), saat menemui kapolsek Galesong di Kantornya.

Menurut jamaluddin dg. Mangka, saat menemui kapolsek Galesong ia merasa disudutkan dan dirugikan pasalnya, ia mengatakan"saya dipanggil oleh kapolsek Galesong atas laporan pengancaman, dan sampainya disana saya menjelaskan semuanya serta awal mula kejadian dan motifnya,serta duduk permasalahan, malah saya bukannya didengar atas apa yang saya serta keluarga alami sampai sekarang, tetapi malah saya disudutkan atas masalah sengketa perdata atas lahan eksekusi yang menyuruh saya angkat kaki dari lahan saya",ujarnya.

Jamal juga menambahkan,"Lahan eksekusi yang beralamat Tala-tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar,  oleh pihak pemohon eksekusi Hj.Sembong Binti Rapi dengan Termohon Eksekusi Pr.Pati Binti Yajji sesuai keputusan pengadilan Negeri Takalar No.35/Pdt.G/2010/PN.Tk, justru dikaitkan dengan permasalahan saya dengan Pihak pelapor saya, yang menjadi pertanyaan dia kan bukan Hj.Sembong kenapa malah perkara pidana dialihkan ke perkara perdata, seolah olah yang melapor saya adalah pihak dari Hj.Sembong, karena sampai di Kapolsek Galesong malah saya disuruh angkat kaki dari lokasi atau lahan kalau tidak sanggup membayar lahan itu, kami ini hanya ingin keadilan atas hak lahan kami, serta kami ingin melihat semua bukti atas dasar kepemilikannya karena kami punya banyak saksi hidup dalam sejarah lahan kami,dan kenapa kami tidak dimusyawarahkan kedua belah pihak dan masing-masing memperlihatkan bukti",ucapnya.

Ia juga menambahkan,"Menurut saya dalam lahan eksekusi tersebut terdapat banyak keganjalan dalam surat eksekusi tersebut, pasalnya dalam persidangan keluarga kami tidak pernah mengikuti persidangan tapi malah sudah ada keputusan dan kami sama sekali belum ada musyawarah oleh pemerintah setempat antara kedua belah pihak, serta dalam keputusan eksekusi terdapat 0.13 ha yang sesuai surat putusan, sedangkan dalam surat keterangan objek atau subjek pajak terdapat 0.17 ha, disini ada keganjalan sesuai persil No.194a DII pada catatan tahun 1941 sampai 1988", serta dalam surat ahli waris hanya ada dua yang disahkan pemerintah setempat, ditambah lagi dalam surat objek pajak atas nama Dg.Ngoyo dengan nomor 2852.C1",justru malah kenapa semua keluarga saya dilapor secara pidana dan ujung-ujungnya sampai di Polsek malah dibahas sengketa lahan", ini seolah olah kami disudutkan, kami hanya butuh keadilan, kami masyarakat kecil perlu perlidungan hukum serta bantuan hukum, kenapa malah kami terus menjadi korban," tutupnya kepada Media.(Herman)

  • Whatsapp

Index Berita